PENGANGGURAN DAN INFLASI

NAMA            : ANGGITA NURUL H.

KELAS           :1EB05

NPM               : 20211899

Industrialisasi yang melanda berbagai negara berkembang selain menciptakan sederet keberhasilan , juga menimbulkan berbagai masalah yang cukup pelik. Salah satu masalah pelik tersebut adalah masalah pengangguran .

Catatan Organisasi Buruh Internasional (OLI) menyebutkan bahwa jumlah pengangguran di negara-negara berkembang jauh lebih tinggi daripada negara-negara maju . Hal ini dapat dimengerti karena industrialisasi yang digalakkan di negara-negara berkembang umumnya tidak disertai dengan kesiapan tenaga kerjanya. Tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah merupakan salah satu penyebab kurangnya daya serap lapangan kerja disamping tingkat pembentukan modal nasional yang rendah . Akibatnya , jumlah pengangguran terus meningkat .

₪ PENGANGGURAN

       Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya.

          Tingkat partisipasi angkatan kerja dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah penduduk dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen.

1.      Jenis & Macam Pengangguran

v    Menurut lama waktu kerjanya :

·   Pengangguran Terbuka (Open Unemployment) adalah situasi dimana orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan . Disebabkan karena lapangan kerja yang tidak tersedia , ketidakcocokan antara kesempatan kerja dan latar belakang pendidikan , dan tidak mau bekerja.

·  Setengah menganggur (Underemployment) adalah situasi dimana orang bekerja, tapi tenaganya kurang termanfaatkan diukur dari curahan jam kerja , produktivitas kerja, dan penghasilan yang diperoleh .

·  Pengangguran Terselubung (Disguised Unemployment) terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal. Disebabkan adanya ketidaksesuaian antara pekerjaan dengan bakat dan kemampuannya.

v     Menurut penyebabnya :

·  Pengangguran Friksional / Frictional Unemployment adalah pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pemberi kerja dan pelamar kerja. Kesulitan-kesulitan temporer ini antara lain adalah waktu yang diperlukan dalam proses pelamaran dan seleksi oleh pemberi kerja , factor jarak dan informasi .

·  Pengangguran Musiman / Seasonal Unemployment adalah pengangguran yang terjadi karena pergantian musim.

  Pengangguran siklis/cyclical unemployment adalah pengangguran yang berkaitan dngan turunnya kegiatan perekonomian suatu negara.

·  Pengangguran structural adalah pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur atau perubahan komposisi perekonomian. Dan dapat disebabkan juga karena penggunaan alat yang semakin canggih .

2.      Dampak negatif pengangguran terhadap lingkungan sosial

Ø      Produktivitas

Ø      Penerimaan Negara (pajak) akan berkurang

Ø      Aktivitas Ekonomi Keseluruhan

Ø      Biaya Sosial akan semakin meningkat

Ø      Pendapatan nasional semakin kecil

Ø      Beban spikologis bagi yang bersangkutan.

1.      Pengertian Inflasi

Suatu proses atau peristiwa dalam perekonomian di mana terjadi harga dari semua barang naik secara terus – menerus selama periode tertentu yang diakibatkan karena terganggunya keseimbangan antara arus uang dan arus barang . Bila kenaikan yang terjadi hanya sekali, walaupum persentase yang cukup besar belum dapat dikatakan sebagai inflasi karena tidak mempunyai pengaruh lanjutan.

2.  Penyebab Inflasi :

1.      Jumlah uang yang beredar terlalu berlebihan sehingga melebihi keuntungan.

2.      Tradisi masyarakat yang bersifat konsumtif.

3.      Terjadinya bencana alam.

4.      Terjadinya deficit pada APBN.

5.      Terjadinya eksparsi kredit.

6.      Pengenaan pajak pada konsumen.

7.      Kenaikan harga BBM.

3.      Macam inflasi digolongkan sebagai berikut :

1.      Berdasarkan Parah Tidaknya Inflasi

a.       Inflasi Ringan

Inflasi yang  termasuk golongan ini, jika tingkatannya masih berada dibawah 10% per tahun.

b.      Inflasi Sedang

Adalah inflasi yang lajunya berada diantara 10% sampai dengan 30% per tahun.

c.       Inflasi Berat

Adalah inflasi yang lajunya berada di antara 30% sampai dengan 100% per tahun .

d.      Hiperinflasi

Inflasi yang terjadi diatas 100% per tahun. Akibat yang terjadi jika inflasi diatas 100% adalah masyarakat akan mengalami ketidakpercayaan terhadap pemakaian uang. Akibat yang lebih parah lagi adalah terjadinya kehancuran system ekonomi yang dibangun.

2.      Berdasarkan Penyebabnya

Berdasarkan penyebanya, inflasi digolongkan menjadi dua, yaitu inflasi yang disebabkan oleh permintaan dan yang disebabkan oleh penawaran agregat.

a.       Inflasi Permintaan Agregat (Demand Pull Inflation)

Penyebab pertama kali inflasi jenis ini adalah adanya kenaikan permintaan total sedangkan produksi berada pada keadaan kesempatan kerja penuh.

b.      Inflasi Biaya ( Cost Push Inflation )

Inflasi biaya ini terjadi karena adanya penuruunan dalam penawaran total karena adanya kenaikan biaya produksi.

3.      Berdasarkan Asal Inflasi

a.       Inflasi yang berasal dari Dalam Negeri ( Domestic Inflation)

Penyebab : 1) Anggaran belanja dibiayai dengan pencetakan uang baru

                               2) Kenaikan upah dan lain-lain.

     b.  Inflasi yang berasal dari Luar Negeri ( Imported Inflation)

Penyebabnya : Harga barang impor naik (terjadi karena biaya produksi diluar negeri naik dan diakibatkan karena adanya kenaikan tarif impor barang.

4.      Dampak Inflasi

Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif- tergantung parah atau tidaknya inflasi. Secara umum, inflasi dapat mengakibatkan berkurangnya investasi di suatu negara, mendorong kenaikan suku bunga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, kegagalan pelaksanaan pembangunan,ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

5.      Hubungan Inflasi dan Pengangguran

Ada suatu hubungan terbalik antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran dalam suatu perekonomian. Semakin banyak pengusaha memperluas kesempatan kerja semakin dia harus membayar dengan faktor tertentu produksi dan pembayaran lebih banyak faktor produksi peningkatan biaya produksi unit akan diamati dan dalam rangka mempertahankan profitabilitas produk pengusaha akan mengembang harga produk tersebut.. Sebuah proses serupa akan diamati di seluruh perekonomian ketika pemerintah bermaksud untuk menciptakan pekerjaan. Harga produk atau jasa, di mana tenaga kerja terinstal, akan meningkat sehingga kenaikan tingkat inflasi akan terlihat melalui ekonomi luar.
Dapat disimpulkan dari penjelasan tersebut di atas bahwa ketika pemerintah berniat untuk menurunkan tingkat pengangguran yang harus menanggung kenaikan tingkat inflasi dalam perekonomian nasional.

Perbedaan Pengangguran dan Inflasi

Jumlah orang yang menganggur adalah jumlah orang di negara yang tidak memiliki pekerjaan dan yang tersedia untuk bekerja pada tingkat upah pasar saat ini. Ini dengan mudah dapat diubah menjadi persentase dengan mengaitkan jumlah pengangguran, dengan jumlah orang dalam angkatan kerja.

Inflasi adalah kenaikan harga secara umum selama 12 bulan. Ini diukur dengan mengambil rata-rata tertimbang semua produk konsumen (tertimbang pada frquency pembelian) dan menganalisis tren harga keseluruhan. Hal ini sering disebut Indeks Harga Konsumen (CPI) atau Harmonised Indeks Harga Konsumen (HICP). Hal ini menunjukkan berapa banyak, sebagai persentase, tingkat harga umum dari semua barang-barang konsumsi telah berubah sepanjang tahun.

Kedua telah dianalisis bersama-sama dengan kurva Phillips yang menunjukkan tingkat inflasi diplot terhadap tingkat pengangguran.

http://tithagalz.wordpress.com/2010/06/16/ada-suatu-hubungan-terbalik-antara-tingkat-inflasi-dan-tingkat-pengangguran

STRATEGI PEMBANGUNAN DENGAN PEMERATAAN

NAMA            : ANGGITA NURUL H.

KELAS           : 1EB05

NPM               : 20211899

STRATEGI PEMBANGUNAN DENGAN PEMERATAAN

Sejak Proklamasi 17Agustus 1945 , pembangunan nasional mengalami pasang surut seiring dengan dinamika social politik masyarakat . Dimulai pada masa Orde Lama , pembangunan nasional lebih diarahkan pada sector politik. Akibatnya, pembangunan di sector lain menjadi terabaikan . Masyarakat tetap terkurung dalam belenggu kemiskinan . Selanjutnya pada masa Orde Baru, dengan tekad memperbaiki kesejahteraan rakyat , pembangunan nasional diarahkan pada usaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi . Akibatnya, kehidupan demokrasi menjadi terbelenggu , KKN merajalela , dan sector pertanian sebagai leading sector masyarakat terabaikan. Sekarang ini , dengan tekad reformasi di segala bidang , pembangunan nasional diarahkan pada usaha pembangunan yang berkelanjutan serta berkeadilan . Pada prinsipnya, pemilihan strategi apa yang akan digunakan dalam proses pembangunan sangat dipengaruhi oleh pertanyaan “Apa tujuan yang hendak dicapai . . .?”

Dalam strategi pembangunan Indonesia yang baru diperlukan paradigma baru yang berupa pembangunan manusia Indonesia yang berwawasan. Dalam kependudukan dan lingkungannya dengan meningkatkan mutu kesehatan, pendidikan dan pembelajaran, dan pendapatan keluarga. Dengan meningkatkan mutu tersebut masyarakat Indonesia tidak akan berada dalam kondisi keterpurukan yang terparah.

Rencana Strategis yang dapat digunakan dalam meningkatkan mutu Kesehatan yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat terutapa kepada Ibu dan Anak dengan melibatkan peran Pemerintah dan Masyarakat, Pemberdayaan tenaga Medis dan Non Medis. Dengan jumlah dan persebaran tenaga Medis dan Non Medis setidaknya akan meningkatkan efektifitas yang berupa pemberdayaan peran dan fungsi mereka dalam hal Perhatian pada kesehatan untuk Ibu, Anak dan Remaja dalam menurunkan tingkat kematian Ibu, anak dan remaja, Peningkatan mutu bidan mandiri dan tenaga paramedis terlatih, bidan mandiri yang diberdayakan untuk memberikan motivasi KB dan kesehatan, melanjutkan upaya menurunkan angka kematian ibu hamil dan melahirkan dengan  melanjutkan gerakan ibu sehat sejahtera yang telah diluncurkan tahun 1995. Melanjutkan gerakan sayang ibu yang juga telah dilaksanakan secara lintas sector.

Dalam hal Pendidikan, pembelajaran dan pelatihan dengan Pengembangan model sekolah unggulan terutama untuk melayani anak-anak terlantar dan kurang beruntung (community college), memberikan perhatian khusus bagi anak perempuan, mempersiapkan anak perempuan untuk mampu menentukan pilihan, wajib belajar 9 tahun, pelatihan usaha mikro, adanya latihan ketrampilan dl sekolah akan merupakan awal dari keterampilan nyata dilapangan dikemudian hari, penggunaan produksi dalam negeri. Untuk itu diperlukan dukungan sekolah dan orang tua dan bantuan belajar untuk anak perempuan agar sekolah lebih tinggi, selain itu untuk memperbaiki kesetaraan gender dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan adanya program khusus untuk generasi muda dengan memberi perhatian khusus untuk anak keluarga yang kurang mampu (under-privileged), memberi muatan program kesehatan reproduksi untuk siswa dan putus sekolah. (misalnya napza, hiv/aids). Program untuk generasi muda dapat dilaksanakan melalui berbagai saluran dan program terkait, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

a. Teori Strategi Pembangunan

Strategi Penataan Kembali Indonesia yang diarahkan untuk menyelamatkan system ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan semangat, jiwa, nilai, dan consensus dasar yang melandasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi Pancasila; Undang-Undang Dasar 1945 (terutama Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945) ; tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tetap berkembangnya pluralisme dan keberagaman dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika.

Strategi Pembangunan Indonesia yang diarahkan untuk membangun Indonesia disegala bidang yang merupakan perwujudan dari amanat yang tertera jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terutama dalam pemenuhan hak dasar rakyat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh.

b. Strategi Pembangunan Indonesia

Paradigma Pembangunan untuk semua dalam konteks Indonesia, kata SBY, hanya dapat dilakukan dengan menerapkan enam strategi dasar pembangunan.

−        Pertama, menerapkan strategi pembangunan yang inklusif, yang menjamin pemerataan dan keadilan, serta mampu menghormati dan menjaga keberagaman rakyat Indonesia.
“Dalam kerangka pembangunan yang inklusif ini, pemerintah telah menjalankan berbagai macam kebijakan. Di antaranya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri,” ujarnya.

−        Kedua, pembangunan Indonesia haruslah berdimensi kewilayahan.

−        Ketiga, menciptakan integrasi ekonomi nasional dalam era globalisasi.

−        Keempat, pengembangan ekonomi lokal di setiap daerah, guna membangun ekonomi domestik yang kuat secara nasional.

−        Kelima adalah keserasian antara pertumbuhan dan pemerataan, atau Growth with Equity. Oleh sebab itu, pemerintah menerapkan Program Keluarga Harapan (PKH), , BLT, Jamkesmas, BOS, dan Kredit Usaha Kecil (KUR). “Strategi demikian juga merupakan koreksi atas kebijakan pembangunan terdahulu, yang dikenal dengan trickle down effect,” ujarnya.

−        Adapun strategi yang terakhir adalah pembangunan yang menitik-beratkan pada kemajuan kualitas manusianya. Manusia Indonesia bukan sekedar obyek pembangunan, melainkan justru subyek pembangunan. Sumber daya manusia menjadi aktor dan sekaligus fokus tujuan pembangunan, sehingga dapat dibangun kualitas kehidupan manusia Indonesia yang makin baik.

c. Rencana Pembangunan Indonesia

Gambaran yang lebih jelas tentang arah yang dituju dalam pembangunan Indonesia dapat dibaca dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dalam RPJPN tersebut telah ditetapkan bahwa visi pembangunan adalah “Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur”. “Mandiri” artinya mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. “Maju” dapat diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum. Sedangkan “Adil” dicerminkan oleh tidak adanya diskrimasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah. Sementara “Makmur” dapat diukur dari tingkat pemenuhan seluruh kebutuhan hidup.

Macam – macam Strategi Pembangunan Ekonomi

Strategi pembangunan ekonomi diberi batasan sebagai suatu tindakan pemilihan atas faktor – faktor (variabel) yang akan dijadikan faktor / variabel utama yang menjadi penentu jalannya proses pertumbuhan (Surono, 1993). Babarapa strategi pembangunan ekonomi yang dapat disampaikan adalah :

• Strategi Pertumbuhan

Di dalam pemikiran ini pertumbuhan ekonomi menjadi kriteria utama bagi pengukuran keberhasilan pembangunan. Selanjutnya dianggap bahwa dengan pertumbuhan ekonomi buah pembangunan akan dinikmati pula oleh si miskin melalui proses merambat ke bawah (trickle down effect) atau melalui tindakan koreksi pemerintah mendistribusikan hasil pembangunan. Bahkan tersirat pendapat bahwa ketimpangan atau ketidakmerataan adalah merupakan semacam prasyarat atau kondisi yang harus terjadi guna memungkinkan terciptanya pertumbuhan, yaitu melalui proses akumulasi modal oleh lapisan kaya. Strategi ini disebut strategi pertumbuhan.

Inti dari konsep strategi ini adalah :

Strategi pembangunan ekonomi suatu Negara akan terpusat pada upaya pembentukan modal, serta bagaimana menanamkannya secara seimbang, menyebar, terarah, dan memusatkan, sehingga dapat menimbulkan sfek pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya bahwa pertumbuhan ekonomi akan dinikmati oleh golongan lemah melalui proses merambat ke bawah (trickle-down-effect), pendistribusian kembali. Jika terjadi ketimpangan atau ketidakmerataan, hal tersebut merupakan persyaratan terciptanya pertumbuhan ekonomi.

Kritik paling keras dari strategi yang pertama ini adalah bahwa pada kenyataan yang terjadi adalah ketimpangan yang semakin tajam.

• Strategi Pembangunan dengan Pemerataan

Keadaan sosial antara si kaya dan si miskin mendorong para ilmuwan untuk mencari alternatif. Alternatif baru yang muncul adalah strategi pembangunan pemerataan. Strategi ini dikemukakan oleh Ilma Aldeman dan Morris. Yang menonjol pada pertumbuhan pemerataan ini adalah ditekannya peningkatan pembangunan melalui teknik social engineering, seperti melalui penyusunan rencana induk, paket program terpadu. Dengan kata lain, pembangunan masih diselenggarakan atas dasar persepsi, instrumen yang ditentukan dari dan oleh mereka yang berada “diatas” (Ismid Hadad, 1980). Namun ternyata model pertumbuhan pemerataan ini juga belum mampu memecahkan masalah pokok yang dihadapi negara-negara sedang berkembang seperti pengangguran masal, kemiskinan struktural dan kepincangan sosial.

• Strategi Pendekatan Kebutuhan Pokok

Sasaran strategi ini adalah menaggulangi kemiskinan secara masal. Strategi ini selanjutnya dikembangkan oleh Organisasi Perburuhan Sedunia (ILO) pada tahun 1975, dengan dikeluarkannya dokumen: Employment, Growth, and Basic Needs : A One World Problem. ILO dengan menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia tidak mungkin dapat dipengaruhi jika pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada pengangguran. Oleh karena itu sebaiknya usaha-usaha diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan pemenuhan kebutuhan pokok dan sejenisnya. 

DAFTAR PUSTAKA

Djamin Zulkarnain, 1993, Perekonomian Indonesia, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta

PERKEMBANGAN SISTEM PEREKONOMIAN SEBELUM ORDE BARU

SEJARAH PERKEMBANGAN SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

1.      Perekonomian Indonesia Pada Masa Penjajahan

• Masa Pendudukan Belanda

Pada masa penjajahan , Indonesia menerapkan sistem perekonomian monopolis. Dimana setiap kegiatan perekonomian dijalankan sesuai penguasa perdaganngan Indonesia saat itu. VOC adalah lembaga yang menguasai perdagangan Indonesia saat itu. Peraturan-peraturan yang ditetapkan VOC seperti verplichte leverentie (kewajiban meyerahkan hasil bumi pada VOC ) dan contingenten (pajak hasil bumi) dirancang untuk mendukung monopoli itu. Disamping itu, VOC juga menjaga agar harga rempah-rempah tetap tinggi, antara lain dengan diadakannya pembatasan jumlah tanaman rempah-rempah yang boleh ditanam penduduk, pelayaran Hongi dan hak extirpatie (pemusnahan tanaman yang jumlahnya melebihi peraturan). Semua aturan itu pada umumnya hanya diterapkan di Maluku yang memang sudah diisolasi oleh VOC dari pola pelayaran niaga samudera Hindia.

Dengan memonopoli rempah-rempah, diharapkan VOC akan menambah isi kas negeri Belanda, dan dengan begitu akan meningkatkan pamor dan kekayaan Belanda. Disamping itu juga diterapkan Preangerstelstel, yaitu kewajiban menanam tanaman kopi bagi penduduk Priangan.

• Masa Pendudukan Inggris

Inggris berusaha merubah pola pajak hasil bumi yang telah hampir dua abad diterapkan oleh Belanda, dengan menerapkan Landrent (pajak tanah). Sistem ini sudah berhasil di India, dan Thomas Stamford Raffles mengira sistem ini akan berhasil juga di Hindia Belanda. Selain itu, dengan landrent, maka penduduk pribumi akan memiliki uang untuk membeli barang produk Inggris atau yang diimpor dari India. Inilah imperialisme modern yang menjadikan tanah jajahan tidak sekedar untuk dieksplorasi kekayaan alamnya, tapi juga menjadi daerah pemasaran produk dari negara penjajah.

Akan tetapi, perubahan yang cukup mendasar dalam perekonomian ini sulit dilakukan, dan bahkan mengalami kegagalan di akhir kekuasaan Inggris yang Cuma seumur jagung di Hindia Belanda. Sebab-sebabnya antara lain :

a.       Masyarakat Hindia Belanda pada umumnya buta huruf dan kurang mengenal uang, apalagi untuk menghitung luas tanah yang kena pajak.

b.      Pegawai pengukur tanah dari Inggris sendiri jumlahnya terlalu sedikit.

c.       Kebijakan ini kurang didukung raja-raja dan para bangsawan, karena Inggris tak mau mengakui suksesi jabatan secara turun-temurun.

• Masa Culturstelsel

Cultuurstelstel (sistem tanam paksa) mulai diberlakukan pada tahun 1836 atas inisiatif  Van Den Bosch. Tujuannya adalah untuk memproduksi berbagai komoditi yang ada permintaannya di pasaran dunia. Sejak saat itu, diperintahkan pembudidayaan produk-produk selain kopi dan rempah-rempah, yaitu gula, nila, tembakau, teh, kina, karet, kelapa sawit, dll. Sistem ini jelas menekan penduduk pribumi, tapi amat menguntungkan bagi Belanda, apalagi dipadukan dengan sistem konsinyasi (monopoli ekspor). Setelah penerapan kedua sistem ini, seluruh kerugian akibat perang dengan Napoleon di Belanda langsung tergantikan berkali lipat.

Sistem ini merupakan pengganti sistem landrent dalam rangka memperkenalkan penggunaan uang pada masyarakat pribumi. Masyarakat diwajibkan menanam tanaman komoditas ekspor dan menjual hasilnya ke gudang-gudang pemerintah untuk kemudian dibayar dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Cultuurstelstel melibatkan para bangsawan dalam pengumpulannya, antara lain dengan memanfaatkan tatanan politik Mataram–yaitu kewajiban rakyat untuk melakukan berbagai tugas dengan tidak mendapat imbalan–dan memotivasi para pejabat Belanda dengan cultuurprocenten (imbalan yang akan diterima sesuai dengan hasil produksi yang masuk gudang). Mereka mulai mengenal tata cara menanam tanaman komoditas ekspor yang pada umumnya bukan tanaman asli Indonesia, dan masuknya ekonomi uang di pedesaan yang memicu meningkatnya taraf hidup mereka. Bagi pemerintah Belanda, ini berarti bahwa masyarakat sudah bisa menyerap barang-barang impor yang mereka datangkan ke Hindia Belanda. Dan ini juga merubah cara hidup masyarakat pedesaan menjadi lebih komersial, tercermin dari meningkatnya jumlah penduduk yang melakukan kegiatan ekonomi nonagraris.

Pemerintah Belanda dengan menerapkan cultuurstelstel membuktikan teori sewa tanah dari mazhab klasik, yaitu bahwa sewa tanah timbul dari keterbatasan kesuburan tanah. Namun disini, pemerintah Belanda hanya menerima sewanya saja, tanpa perlu mengeluarkan biaya untuk menggarap tanah yang kian lama kian besar. Biaya yang kian besar itu meningkatkan penderitaan rakyat, sesuai teori nilai lebih (Karl Marx), bahwa nilai lebih ini meningkatkan kesejahteraan Belanda sebagai kapitalis.

• Sistem Ekonomi Pintu Terbuka

Adanya dorongan dari kaum humanis Belanda yang menginginkan perubahan nasib warga pribumi ke arah yang lebih baik, mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk mengubah kebijakan ekonominya. Dibuatlah peraturan-peraturan agraria yang baru, yang antara lain mengatur tentang penyewaan tanah pada pihak swasta untuk jangka 75 tahun, dan aturan tentang tanah yang boleh disewakan dan yang tidak boleh. Hal ini nampaknya juga masih tak lepas dari teori-teori mazhab klasik, antara lain terlihat pada :

a.       Keberadaan pemerintah Hindia Belanda sebagai tuan tanah, pihak swasta yang mengelola perkebunan swasta sebagai golongan kapitalis, dan masyarakat pribumi sebagai buruh penggarap tanah.

b.      Prinsip keuntungan absolut : Bila di suatu tempat harga barang berada diatas ongkos tenaga kerja yang dibutuhkan, maka pengusaha memperoleh laba yang besar dan mendorong mengalirnya faktor produksi ke tempat tersebut.

c.       Laissez faire laissez passer, perekonomian diserahkan pada pihak swasta, walau jelas, pemerintah Belanda masih memegang peran yang besar sebagai penjajah yang sesungguhnya.

Pada akhirnya, sistem ini bukannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pribumi, tapi malah menambah penderitaan, terutama bagi para kuli kontrak yang pada umumnya tidak diperlakukan dengan layak.

• Masa pendudukan Jepang

Pemerintah militer Jepang menerapkan suatu kebijakan pengerahan sumber daya ekonomi mendukung gerak maju pasukan Jepang dalam perang Pasifik. Sebagai akibatnya, terjadi perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat. Kesejahteraan rakyat merosot tajam dan terjadi bencana kekurangan pangan, karena produksi bahan makanan untuk memasok pasukan militer dan produksi minyak jarak untuk pelumas pesawat tempur menempati prioritas utama. Impor dan ekspor macet, sehingga terjadi kelangkaan tekstil yang sebelumnya didapat dengan jalan impor.

Seperti inilah sistem sosialis ala bala tentara Dai Nippon. Segala hal diatur oleh pusat guna mencapai kesejahteraan bersama yang diharapkan akan tercapai seusai memenangkan perang Pasifik.

2.      Perekonomian Indonesia Pada Masa Orde Lama

Pada masa awal kemerdekaan perekonomian Indonesia amatlah buruk antara lain disebabkan oleh inflasi yang sangat tinggi karena pada saat itu indonesia menggunakan 4 mata uang, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.

Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat hargapenyebab lain adalah adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negri RI,kosongnyakas negara akibat penjajahan,eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.

• Perekonomian Indonesia Pada Masa Demokrasi Liberal

Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :

A.    Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.

B.     Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal, karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi.

C.     Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.

D.    Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi.

• Perekonomian Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin

Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain :

a.       Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut: Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.

b.      Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin , dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik 400%.

c.       Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.

Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya. Pada masa ini banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah, dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat. Sehingga pada masa itu sistem yang dipergunakan masih belum cukup efektif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia,malah memunculkan beberapa masalah baru.

Sumber :  

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab1sistem_perekonomian_indonesia.pdf

http://mettamustika.wordpress.com/2011/05/30/sistem-perekonomian-indonesia/

http://www.scribd.com/dhe_handh/d/19623974-Sistem-Ekonomi-Indonesia

SISTEM EKONOMI PASAR DAN SISTEM EKONOMI CAMPURAN

1. Sistem Ekonomi Pasar (Liberal/Bebas)

Dalam teori ekonomi dan dalam keadaan yang sebenarnya system pasar bebas atau system laissez-Faire merupakan system ekonomi yang paling ideal. Oleh karena itu pada masa ini semakin banyak Negara yang melaksanakan system ini dengan sebaik-baiknya.

Sistem ekonomi pasar adalah suatu sistem ekonomi dimana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar.

Dalam system perekonomian pasar bebas , faktor-faktor produksi dimiliki oleh pihak swasta dan mereka mempunyai kebebasan untuk menggunakannya. Sektor perusahaan akan berusaha untuk menggunakan cara paling efisien dan memberi keuntungan yang paling maksimum . Sistem perekonomian pasar bebas mencapai tujuan tersebut melalui interaksi diantara pengusaha dan pembeli di dalam pasaran. Mekanisme pasar akan member petinjuk dalam usaha masyarakat untuk menyelesaikan masalah : “Apa”,”Bagaimana” dan “Untuk Siapa”.

Sistem ini sesuai dengan ajaran dari Adam Smith, dalam bukunya “An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations.”

Ciri dari sistem ekonomi pasar adalah :

1. Setiap orang bebas memiliki barang, termasuk barang modal
2. Setiap orang bebas menggunakan barang dan jasa yang dimilikinya
3. Aktivitas ekonomi ditujukan untuk memperoleh laba
4. Semua aktivitas ekonomi dilaksanakan oleh masyarakat (Swasta)
5. Pemerintah tidak melakukan intervensi dalam pasar
6. Persaingan dilakukan secara bebas
7. Peranan modal masih sangat visual
8. Alat-alat produksi dikuasai masyarakat
9. Perekonomian diatur dalam mekanisme pasar

-Kelebihan Sistem Ekonomi Pasar yaitu :

1. Menumbuhkan kreativitas masyarakat dalam penyelenggaraan perekonomian , sebab masyarakat diberi kebebasan dalam menentukan kegiatan perekonomian .
2. Setiap individu bebas memiliki sumber-sumber produksi.
3. Munculnya persaingan untuk maju.
4. Mutu barang tinggi karna ada persaingan.
5. Efisiensi dan efektivitas penggunaan factor –faktor produksi dapat tercapai dengan baik , sebab setiap tindakan ekonomi yang didasarkan pada motif pencarian keuntungan yang sebesar-besarnya.

-Kelemahan Sistem Ekonomi Pasar :

1. Sulitnya melakukan pemerataan pendapatan.
2. Cenderung terjadi eksploitasi kaum buruh oleh para pemilik modal.
3. Munculnya monopoli yang dapat merugikan masyarakat.
4. Sering terjadi gejolak dalam perekonomian.
5. Pihak yang lemah dimangsa yang kuat.
6. Kadang-kadang persaingan kurang sehat.

4. Sistem Ekonomi Campuran

Disamping menyadari kebaikan-kebaikannya, sejak lama ahli-ahli ekonomi telah menyadari pula bahwa mekanisme pasar mempunyai beberapa kelemahan dan menimbulkan kepincangan dalam masyarakat. Kelemahan dan kepincangan tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan campur tangan dalam perekonomian.

Sistem ekonomi campuran merupakan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat, dimana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Dalam perekonomian campuran , tujuan pokok dari campur tangan pemerintah adalah untuk menghindari akibat-akibat yang kurang menguntungkan dari system pasar bebas. Adanya campur tangan pemerintah akan meminimalkan potensi monopoli yang dilakukan oleh pihak tertentu.

Peranan Campur Tangan Pemerintah

Campur tangan pemerintah dalam perekonomian dapat dibedakan dalam tiga bentuk .

1.      Berupa peraturan-peraturan yang bertujuan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi agar mereka dijalankan dalam norma-norma.

2.      Berupa secara langsung melakukan kegiatan –kegiatan ekonomi.

3.      Dengan melaksanakan kebijakan fiscal (kebijakan mengubah pajak dan pengeluaran pemerintah) dan kebijakan moneter (mengatur dan mengawasi kegiatan sector keuangan dalam perekonomian, yaitu mempengaruhi suku bunga ,dll).

Ciri dari sistem ekonomi campuran adalah :

• Merupakan gabungan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat.
• Barang modal dan sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah.
• Pemerintah dapat melakukan intervensi dengan membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal, moneter, membantu dan mengawasi kegiatan swasta.
• Peran pemerintah dan sektor swasta berimbang Penerapan sistem ekonomi campuran akan mengurangi berbagai kelemahan dari sistem ekonomi pasar dan komando dan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kebaikan sistem ekonomi campuran

• Kebebasan berusaha.
• Hak individu berdasarkan sumber produksi walaupun ada batas.
• Lebih mementingkan umum dari pada pribadi.

Kelemahan sistem ekonomi campuran

• Beban pemerintah berat dari pada beban swasta.
• Pihak swasta kurang memaksimalkan keuntungan.

Sumber : MIKRO EKONOMI: Teori Pengantar – Edisi Ketiga

SERTIFIKAT SEMINAR