Andai Aku Menteri Perekonomian

Andai aku Menteri Perekonomian

Seandainya ? Kalo bisa memang menjabat menteri koperasi. Itu yang akan saya katakan jika pertanyaannya seperti itu . Menjadi seorang menteri atau pejabat bukan hal yang mudah . Diperlukan skill yang profesional dan wawasan yang luas. Dimana kita harus menguasai permasalah yang menyangkut dengan jabatan yang kita jabat sebai menteri koperasi . Diperlukan juga iman yang kuat dan kepercayaan dari masyarakat . Masyarakat sudah sulit mempercayai para pejabat rakyat tersebut. Sulit untuk mendapatkan kembali kepercayaan rakyat.

Saya akan berandai-andai menjadi seorang menteri perekonomian di Negara berkembang seperti Indonesia. Apa yang akan saya hadapi jika saya menjadi seorang menteri perekonomian yang tugasnya memperbaiki perekonomian di Indonesia ini ?

Jika saya adalah seorang menteri perekonomian yang pertama saya lakukan adalah memperbaiki segalanya yang telah rusak atau hancur dan membuat kebijakan-kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang telah ada di dalam perekonomian Indonesia. Masalah-masalah ekonomi seperti pada umumnya terdapat tiga masalah yang terkait dengan kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan pengangguran yang terus meningkat. Untuk itu perlu dibuat kebijakan untuk bisa mengatasi atau menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia.

Sebelum saya membuat kebijakan untuk bisa mengatasi masalah ekonomi tersebut, terlebih dahulu saya akan memberikan informasi tentang tugas ataupun fungsi seorang menteri perekonomian. Saya akan menjelaskan apa itu menteri perekonomian ?

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada jaman orde baru terbentuk pada tanggal 25 Juli 1966 dengan nama Kementerian Utama Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (EKUIN) yang pada saat itu dijabat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Kementerian ini tergabung dalam kabinet Ampera I dengan tugas melaksanakan program stabilisasi dan rehabilitasi yang berkonsentrasi pada pengendalian inflasi, pencukupan penghidupan pangan, rehabilitasi prasarana dan pembangunan nasional. Pemerintahan dan pembangunan yang selalu bergerak dinamis telah menuntut kementerian ini untuk terus berkembang sehingga beberapa kali berganti nama dan kepemimpinan. Nama “Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian” sendiri baru dimulai pada tahun 2000. (lihat Menteri-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian)

Saat ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian  mempunyai tugas membantu presiden dalam mensinkronkan  dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian. 

Dalam menjalankan tugas di atas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi :

a. sinkronisasi penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian,

b. koordinasi penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian,

c. pengendalian penyelenggaraan urusan kementerian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b,

d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

f. pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25, Kementerian Koordinator Bidang  Perekonomian mengkoordinasikan:

a. Kementerian Keuangan;

b. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

c. Kementerian Perindustrian;

d. Kementerian Perdagangan;

e. Kementerian Pertanian;

f. Kementerian Kehutanan;

g. Kementerian Perhubungan;

h. Kementerian Kelautan dan Perikanan;

i. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

j. Kementerian Pekerjaan Umum;

k. Kementerian Riset dan Teknologi;

l. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

m. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;

n. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

o. Kementerian Badan Usaha Milik Negara; dan

p. Instansi lain yang dianggap perlu.

» Masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi

Permasalahan ekonomi di Indonesia terjadi dalam lingkup ekonomi makro yang memerlukan kebijakan dari pemerintah. Di Negara-negara yang sedang berkembang,pada umumnya terdapat tiga masalah yang terkait dengan kemiskinan,kesenjangan ekonomi,dan pengangguran yang terus meningkat. Permasalahan ekonomi makro dalam membangun negara di Indonesia tidak hanya itu. Antara lain inflasi yang tidak terkendali,ketergantungan terhadap impor,dan utang luar negeri.

1.Masalah Kemiskinan

            Upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui berbagai cara, misalnya program Inpres Desa Tertinggal(IDT), pemberian kredit kepada para petani dan pengusaha kecil berupa Kredit Usaha Kecil(KUK), Kredit Modal Kerja Permanen(KMKP), Program Kawasan Terpadu(PKT), Program Bapak Angkat,Gerakan Nasional Orang Tua Asuh(GN-OTA), dan program wajib belajar.

2.Masalah Keterbelakangan

            Jika dilihat dari segi penguasaan teknologi, Indonesia masih dikategorikan sebagai Negara berkembang. Ciri lain Negara berkembang adalah rendahnya tingkat pendapatan dan pemerataanya, rendahnya tingkat kemajuan dan pelayanan kesehatan, kurang terpeliharanya fasilitas umum, rendahnya tingkat disiplin masyarakat, rendahnya tingkat keterampilan penduduk, rendahnya pendidikan formal, kurangnya modal, rendahnya produktivitas tenaga kerja, serta lemahnya tingkat manajemen usaha. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah berupaya meningkatkan kualitas SDM, melakukan pertukaran tenaga ahli, melakukan transfer teknologi dari negara yang maju.

3.Masalah Kekurangan Modal

            Perkembangan dan modernisasi suatu perekonomian memerlukan modal yang sangat besar. Sebagai negara berkembang, Indonesia mengalami kesulitan yang sama, yaitu kekurangan modal. Kekurangan modal ini disebabkan karena tingkat pendapatan masyarakat yang rendah, yang menyebabkan tabungan dan tingkat pembentukan modal menjadi rendah. Pendapatan yang rendah juga menyebabkan kemampuan investasi rendah yang menyebabkan modal dan produktivitas rendah. Untuk mengatasinya pemerintah melakukan suatu program besar yaitu meningkatkan kualitas SDM dan peningkatan investasi menjadi lebih produktif.

4.Masalah Pemerataan Pendapatan

            Pembangunan ekonomi Indonesia terkonsentrasi hanya di kota-kota besar, terutama di Pulau Jawa dan didominasi oleh kelompok tertentu. Faktor yang perlu di ketahui adalah memang benar setiap negara berkembang, termasuk Negara Indonesia akan menghadapi kendala dalam pemerataan pendapatan dan hasil lainnya. Pada hakikatnya, pembangunan nasional yaitu pembangunan insan Indonesia seutuhnya sehingga keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dengan keberhasilan dibidang pertumbuhan ekonomi(secara materi).

5.Ketergantungan Terhadap Impor dan Utang Luar Negeri

            Tingkat ketergantungan yang tinggi dari pemerintah dan sektor swasta terhadap impor dan utang luar negeri merupakan masalah pembangunan. Impor yang tinggi akan mengurangi cadangan devisa negara. Jika cadangan devisa berkurang, stabilitas ekonomi nasional akan lemah. Utang luar negeri satu masalah yang serius bagi pemerintah. Jika suatu negara memiliki utang luar negeri maka masalah yang muncul adalah menyangkut beban utangnya dan pembayaran bunga utang setiap tahun serta pelunasan pokok utangnya. Total utang luar negeri Indonesia setiap tahunjnya meningkat. Contohnya pada puncak krisis ekonomi tahun 1998, rasio utang luar negeri Indonesia terhadap total PDB mencapai jumlah tertinggi didunia. Indonesia mengalahkan negara pengutang lainya yaitu Amerika Latin, seperti Meksiko, Brazil dan Argentina.

» Keputusan untuk Membantu Mengatasi Masalah Perekonomian

Permasalahan ekonomi yang dihadapi suatu negara sangatlah banyak dan kompleks. Setiap kegiatan perekonomian akan menghadapi suatu masalah, seperti pengangguran, kenaikan harga, dan pertumbuhan ekonomi. Permasalahan yang muncul seperti di atas mempunyai akibat yang buruk terhadap jalannya perekonomian suatu negara dan mengganggu kestabilan ekonomi negara.

Semua masalah tersebut harus segera diatasi jika Indonesia ingin perekonomiannya membaik. Saran saya adalah, kita harus memperbaiki masalah-masalah kecil terlebih dahulu seperti, masalah pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan pelabuhan yang menjadi gerbang masuknya devisa asing. Indonesia ini sangat potensial untuk investasi, tapi investor mana yang bersedia menanamkan modalnya jika sarana dan prasarana belum jelas.